HUDAYANEWS – Kepala Badan Pelaksana Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan bahwa antrean haji jemaah Indonesia semakin panjang dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 2024, antrean haji telah mencapai 5,4 juta jiwa. Di beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan, masa tunggu untuk haji bahkan bisa lebih dari 30 tahun.
Fadlul mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi terhadap antrean haji ini dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi melalui produk serta layanan perbankan syariah. Dia menekankan perlunya penguatan kolaborasi antara BPKH, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi dalam sektor keuangan haji, serta mendorong inovasi dalam layanan bagi jemaah haji.
Salah satu agenda utama dalam acara tahunan ini adalah membahas inovasi layanan keuangan syariah dalam ekosistem haji, guna mempermudah proses setoran awal haji. “Peningkatan layanan kepada jemaah haji sangat penting. Oleh karena itu, BPKH berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan keuangan melalui proses setoran awal haji yang lebih mudah, cepat, transparan, dan aman,” ujar Fadlul di Jakarta pada Sabtu (14/12).
Dia menyebutkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) telah berperan strategis dalam pelayanan jemaah haji. “Kiprah BPKH selama tujuh tahun terakhir tidak terlepas dari peran BPS BPIH sebagai garda terdepan dalam menerima setoran haji jemaah Indonesia, yang saat ini antreannya mencapai 5,4 juta orang,” jelas Fadlul.
Menurut Fadlul, banyaknya jemaah yang mengantre adalah peluang sekaligus tantangan bagi ekosistem perhajian. Data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan ada 17 juta dari 210 juta umat Muslim Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi baru 0,31 persen yang terdaftar sebagai calon jemaah haji.
Dari sisi bisnis, ini menjadi pasar yang besar bagi BPS BPIH. Namun, di sisi lain, antrean haji yang mencapai 5,4 juta orang membuat waktu tunggu keberangkatan ke tanah suci menjadi 25-30 tahun. “Inilah yang perlu kita cari solusinya, untuk membantu umat Muslim Indonesia melaksanakan rukun Islam kelima melalui produk dan layanan perbankan syariah,” harap Fadlul.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti panjangnya masa antre jemaah haji Indonesia sebagai konsekuensi dari keterbatasan tempat di Arab Saudi. Dalam usaha mengurangi antrean haji di Indonesia, ada rencana untuk mengajukan kuota tambahan kepada Kerajaan Saudi. Namun, saat pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Saudi beberapa waktu lalu, Nasaruddin belum menyampaikan permintaan tersebut.
“Setelah saya pelajari, sumber krusial pelaksanaan haji tahun lalu adalah kuota tambahan itu,” ungkapnya. Oleh karena itu, sebelum meminta tambahan kuota, penting bagi Indonesia untuk memastikan siap mengurus lebih banyak jemaah ke tanah suci. Sebagai catatan, pada musim haji 2024, Indonesia memperoleh 221.000 kuota jemaah, ditambah 20.000 kuota tambahan.
“Jika kita dapat mencari jalan keluar agar tidak terjadi masalah teknis dan prinsip, mungkin lebih dari itu kita bisa peroleh,” tutup Menag.
Infomasi Haji & Umroh sesuai Sunnah Hub : 082112135575