HUDAYANEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengadakan seminar untuk membahas penguatan ekosistem ekonomi haji. Seminar yang bertajuk “Ruang Dialog BPKH: Harmonisasi Penyelenggaraan Haji Menuju Optimalisasi Ekosistem Perhajian Indonesia” ini merupakan bagian dari agenda Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI yang diadakan di IPB International Convention Center, Bogor.
“Perputaran uang yang terkait dengan aktivitas perhajian, termasuk umrah, mencapai Rp60–70 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut, Rp21 triliun berasal dari kegiatan perhajian yang didukung BPKH, sementara umrah menyumbang Rp30–40 triliun. Namun, hanya sedikit yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12).
Amri Yusuf menjelaskan bahwa tata kelola ibadah haji di Indonesia melibatkan tiga pihak utama: Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pelaksana, BPKH sebagai pengelola dana, dan DPR RI yang menetapkan anggaran penyelenggaraan. Ia menambahkan bahwa BPKH telah memulai inisiatif untuk menurunkan biaya penyelenggaraan haji dengan mendirikan anak usaha yang akan masuk ke dalam ekosistem perhajian pada tahun 2023. Ia berharap langkah ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia yang cukup besar.
Di sisi lain, Amri menyampaikan bahwa dana kelolaan haji terus mengalami peningkatan, mencapai Rp166,7 triliun pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh menjadi Rp170,5 triliun pada akhir 2024. “Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal. Yang terpenting, tidak ada satu rupiah pun dari dana haji yang digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Ketua Umum ICMI, Arif Satria, menyoroti potensi ekonomi ibadah haji dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia. “Haji secara ekonomi dapat membantu perkembangan ekonomi syariah. Jika aspek ini sudah berkembang, potensi besar dari penyelenggaraan haji dapat memberikan dampak positif kembali ke Indonesia,” jelasnya.
Dari perspektif keberlanjutan dana haji, Ahli ekonomi syariah dan Dekan FEM IPB, Irfan Sauqi Beik, menyarankan agar desain BPKH dan ruang investasi diperluas untuk menjaga keberlanjutan dana haji. Menurutnya, seminar ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pengelolaan haji, tidak hanya untuk kepuasan jamaah, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Infomasi Haji & Umroh sesuai Sunnah Hub : 082112135575